Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah di 34 Daerah Ibu Kota Provinsi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v3i1.126Keywords:
Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, Tipologi KlassenAbstract
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada umumnya sumber PAD terbesar dari suatu daerah berasal dari pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan daerah apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang yang dilakukan di 34 Ibu Kota Provinsi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis tipologi klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 34 Ibu Kota Provinsi, mayoritas daerah ibu kota memiliki Pajak Daerah dengan kategori Prima yaitu sebesar 18 daerah, diikuti dengan 14 daerah berkategori potensial, 1 daerah berkategori berkembang, dan 1 daerah berkategori terbelakang. Kemudian untuk Retribusi Daerah, mayoritas memiliki kategori terbelakang pada daerah ibu kota provinsi yaitu sebanyak 23 daerah, diikuti dengan 10 daerah dengan kategori berkembang, dan 1 daerah dengan kategori prima. Selanjutnya untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mayoritas memiliki kategori berkembang yaitu sebanyak 18 daerah sementara 12 daerah lainnya memiliki kategori terbelakang. Terakhir untuk Lain-lain PAD yang Sah, mayoritas memiliki kategori berkembang pada daerah ibu kota provinsi yaitu sebanyak 32 daerah sementara 2 daerah lainnya memiliki kategori terbelakang.
References
Ananda, Candra Fajri. 2017. Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan. UB Press: Malang
Anazodo, Rosemary O., Chinyeaka Justine I., and Barisua Barry N. 2016. Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter), 5 (10), 38-54
Azizah, Fitria Noor. 2023. Tinjauan Yuridis atas Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai Perwujudan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan. https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Tulisan-Hukum-perencanaan-operasional-pelaporan-BUMD.pdf
Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 2021. Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia.https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf
Bahl, Roy W. and Sally Wallace. 2001. Fiscal Decentralization: The Provincial Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies
Boetti, L., Piacenza, M., &Turati, G. (2010). Decentralization and Local Governments’ Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending Efficiency? In Working papers (No. 11; Working Papers). Former Department of Economics and Public Finance “G. Prato”, University of Torino
DJPK Kementerian Keuangan. 2022. Modul Penggalian Potensi PDRD: Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah. https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/25330/mod_page/content/4/modul%20penggalian%20potensi%20pdrd.pdf
Hyman, David N. (2005). Public Finance: A Contenporary Application of Theory to Policy Eight Edition. South-Wetern: Thomson
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003
Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang
Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Gelora Aksara Pratama
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI Yogyakarta
Susilo. 2022. Pembangunan Wilayah Berkelanjutan: Permasalahan Disparitas dan Penanganan Kemiskinan. UB Media: Malang
